Dinasti Politik Jokowi Yang Muncul Pada Akhir Dari 2 Periode Masa Jabatannya

 

Jokowi bersama istri dan anak-menantu di Istana. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)
 

The Jakarta Pride - Presiden Indonesia, Joko Widodo, telah memimpin selama 9 tahun dalam 2 periode jabatannya. Selama masa kepemimpinannya sudah pasti telah banyak pro dan kontra, yang merupakan hal yang biasa di dalam perolitikan.

 

Presiden yang memiliki selera musik rock ini akan mengakhiri masa jabatannya pada tahun 2024 mendatang. Namun, namanya akan selalu menjadi bagian dari sejarah politik Indonesia, meskipun ada beberapa catatan kontroversial yang ditinggalkannya.

 

Salah satu titik kontroversial selama periode keduanya adalah perdebatan seputar kemungkinan tiga periode. Meskipun Jokowi menolak gagasan tersebut, isu ini tetap menjadi sorotan media sosial dan akan dikenang oleh sejarah.

 

Kontroversi lainnya yang muncul menjelang akhir masa jabatan Jokowi adalah berkaitan dengan dinasti politik. Hal ini mencakup putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, yang menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yang dituduh dipengaruhi oleh popularitas ayahnya.

 

Selain Kaesang, kakaknya yaitu Gibran Rakabuming dilantik sebagai walikota Solo pada Februari 2021. Netizen sering menghubungkan kesuksesan Gibran dengan pamor sang ayah dalam pemilihan walikota Solo.

 

Bobby Nasution, menantu Jokowi melalui pernikahan dengan Kahiyang Ayu, juga sukses dilantik menjadi Wali Kota Medan bersama Aulia Rachman sebagai wakilnya.

 

Selanjutnya, perlu dicatat bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, merupakan adik ipar dari Presiden Jokowi. Ini menjadi sorotan karena pernikahan Anwar Usman yang kedua dengan Idayati, adik dari Jokowi, yang masih menjabat sebagai Ketua MK.

 

Meskipun ada tuduhan tentang pembentukan dinasti politik, Presiden Jokowi memilih untuk tidak banyak berkomentar mengenai hal ini.

 

Namun, partisipasi anak-anaknya dalam politik, seperti Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI, Gibran Rakabuming yang didorong maju dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024, serta Bobby Nasution sebagai walikota, dan Anwar Usman sebagai Ketua MK pada masa jabatan 2023-2028, telah memunculkan keraguan di kalangan masyarakat.